Kemenhut Sosialisasi Aturan Karbon Hutan untuk Rakyat

Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 29 April 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan transparan terkait regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah. Regulasi ini menegaskan bahwa masyarakat di sekitar hutan tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktif terlibat dalam pengelolaan karbon dan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Permenhut 6/2026 ini menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini akan mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat. Menurutnya, salah satu terobosan utama dalam regulasi ini adalah adanya alur yang jelas mulai dari pelaksanaan kegiatan mitigasi, pengukuran dan perhitungan unit karbon, validasi dan verifikasi, hingga pencatatan dalam sistem nasional dan pelaksanaan perdagangan karbon itu sendiri.

Menhut menjelaskan bahwa semua tahapan memiliki batas waktu yang pasti, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat pengelola hutan. Dengan demikian, seluruh proses akan berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup atau eksklusif bagi beberapa pihak saja.

Melalui peraturan ini, perdagangan karbon membuka partisipasi inklusif dan terbuka melalui penguatan terhadap skema perhutanan sosial, hutan adat, dan masyarakat sebagai bagian yang sah dan setara dalam sistem. Menurutnya, masyarakat adat dan petani hutan yang menjaga hutan dan mempertahankan tutupan hutan serta merawat ekosistem, kini mendapat kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karbon. Inilah bentuk penghargaan negara kepada penjaga hutan di tingkat tapak sekaligus wujud nyata keadilan sosial dalam proses menuju transisi ekonomi hijau.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Ia menegaskan bahwa perdagangan karbon, khususnya melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan merupakan hal yang penting dan strategis. Regulasi ini dapat menjadi insentif pendanaan untuk meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim termasuk melestarikan hutan yang berkelanjutan.

Hashim menegaskan bahwa pemerintah mendorong implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat perdagangan karbon sektor kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Hal ini guna mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional sekaligus membuka peluang pendanaan iklim melalui pasar karbon internasional dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Termasuk pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Dalam sosialisasi ini, para narasumber menyampaikan tata cara perdagangan karbon pada pemanfaatan areal perhutanan sosial, kawasan konservasi, dan pemanfaatan hutan produksi. Sosialisasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem karbon yang kuat dan kredibel.

Melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah menegaskan arah baru pengelolaan hutan Indonesia, yaitu menjaga hutan tetap lestari sekaligus memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan secara inklusif dan berkeadilan.