Tiongkok Hentikan Pemberian Izin Kendaraan Otonom Baru

Kebijakan Baru Pemerintah China Menghentikan Izin Operasional Kendaraan Otonom

Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerbitan izin operasional bagi kendaraan otonom baru di seluruh wilayah negara tersebut. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian kegagalan sistem pengemudian otomatis yang menimbulkan kekacauan di ruang publik dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini berdampak signifikan terhadap persaingan industri teknologi transportasi global, mengingat Tiongkok merupakan pemimpin pasar robotaksi.

Insiden Mogok Massal Robotaksi di Kota Wuhan

Peristiwa memicu kebijakan ini terjadi pada akhir Maret 2026 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Lebih dari seratus unit robotaksi milik Baidu Apollo Go tiba-tiba mengalami kegagalan fungsi secara serentak dan mogok di tengah jalanan kota yang sibuk. Insiden ini menyebabkan kemacetan parah dan membuat banyak penumpang terlantar di lokasi yang tidak semestinya, memicu gelombang kekhawatiran mengenai kesiapan teknologi tanpa awak ini.

Pihak manajemen Apollo Go menyatakan bahwa gangguan jaringan menjadi penyebab utama anomali sistem yang membuat armada mereka kehilangan kendali atau berhenti mendadak. Namun, hasil investigasi awal yang dirilis oleh pihak kepolisian lalu lintas Wuhan mengindikasikan adanya kegagalan sistematis yang lebih dalam dari sekadar masalah koneksi. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi industri yang sebelumnya mengklaim telah mencapai tingkat keamanan tinggi dalam pengoperasian kendaraan tanpa pengemudi.

Evaluasi Keselamatan Menyeluruh oleh Regulator Pusat

Menanggapi kekacauan di Wuhan, tiga lembaga tinggi negara, termasuk Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, segera memanggil pejabat dari sepuluh kota yang memiliki program percontohan kendaraan otonom. Pemerintah pusat menginstruksikan setiap daerah untuk melakukan peninjauan mandiri secara komprehensif dan memperketat pengawasan terhadap operasional armada yang sudah ada. Fokus utama dari instruksi ini adalah pencegahan agar insiden teknis serupa tidak terulang di masa depan.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai jangka waktu penangguhan izin tersebut akan berlangsung. Regulator menegaskan bahwa izin penambahan armada atau peluncuran layanan di kota baru tidak akan diproses sampai standar keselamatan baru berhasil ditetapkan dan diuji secara ketat. Hal ini menandai pergeseran sikap pemerintah China, yang semula sangat agresif mendukung percepatan teknologi, kini menjadi jauh lebih konservatif demi melindungi keamanan warga di jalan raya.

Guncangan Ekonomi dan Dampak bagi Pelaku Industri

Pengumuman penangguhan ini langsung memicu sentimen negatif di pasar modal, yang mengakibatkan saham perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan mengalami kemerosotan tajam. Saham Baidu di bursa Hong Kong tercatat merosot hingga 2,8 persen segera setelah laporan ini beredar. Baidu sendiri merupakan pemain dominan yang mengoperasikan lebih dari seribu kendaraan otonom hanya di wilayah Wuhan dan telah melayani puluhan juta perjalanan secara nasional.

Dampak buruk ini juga menjalar ke perusahaan pesaing seperti Pony.ai dan WeRide yang masing-masing mengalami penurunan nilai saham sebesar 5,5 persen dan 4,7 persen. Meskipun kedua perusahaan tersebut menyatakan bahwa armada mereka yang sudah memiliki izin tetap beroperasi secara normal, larangan ekspansi ini tetap menghambat pertumbuhan bisnis mereka secara signifikan. Padahal, hingga akhir tahun 2025, bisnis layanan otonom di Tiongkok telah berkembang pesat dengan sekitar 4.500 unit kendaraan yang sudah mengaspal secara komersial.

Penjualan Domestik BYD Lesu, Ekspor Global Melejit